"Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025" Bawaslu Sumut Buka Ruang Diskusi

Toba - Sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2025 yang lalu, putusan ini masih hangat untuk diperbincangkan dikalangan penyenggara pemilu. Berangkat dari putusan MK itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membuka ruangan diskusi bagaimana tata cara penanganan pelanggaran pasca putusan MK tersebut bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba, Kamis, (21/8/2025). 

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelangggaran Johan Alamsyah paparkan kosekwensi logis hadirnya Putusan MK 104/PUU-XXIII/2025 terhadap tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Johan juga berharap, diskusi ini merupakan salah satu forum strategis untuk memperkuat pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 104/PUU-XXIII/2025, jelasnya. 

Hadir mewakili Bawaslu Kabupaten Asahan, Anggota Bawaslu Asahan Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Khomaidi Hambali Siambaton berperan aktif dalam memberikan masukan, pandangan, dengan dalil dan dasar hukum yang disampaikanya dalam diskusi.