Lompat ke isi utama
Pengumuman Peserta Existing yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 Berdasarkan Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja
Cek Keanggotaan Melalui SIPOL
humas
Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Asahan membuka layanan pengecekan status keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Kepemiluan di Aula Kampus II U
Bawaslu Kabupaten Asahan Hadirkan Layanan POWASLING dalam Kegiatan Sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Asahan
humas
Bawaslu Kabupaten Asahan menghadirkan layanan POWASLING (Pojok Pengawasan Keliling) pada rangkaian kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Kepemiluan yang diselenggarakan di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS).
Humas, 12 November 2026
humas
Bawaslu Kabupaten Asahan Sosialisasikan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu di UMMAS
Penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama
humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Asahan bersama Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS) melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung pengembangan pendidikan.
SIPANDU
humas
Bawaslu Kabupaten Asahan Gelar Sosialisasi Penggunaan SIPANDU Secara Daring

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang• Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan  ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan